Informasi Lowongan Kerja Indonesia

Pertanyaannya  :
1. Bagaimana agar pengusaha memahami pentingnya IR?
2. Bagaimana para HR tdk menganggap IR seperti dunia ke 3 HR  ?
3. Bagaimana agar stakeholder dalam IR berpikir strategic, responsif dan antisipatif tdk reaktif  ?
4. Bagaimana membangun system competency, performance, dan compensation diterapkan, sehingga menjadi ukuran imbalan yg objectives pada pekerja,

       tidak sekedar ump/k doang
5. Bagaimana HR dg serius meningkatkan kemampuannya
6. Bagaimana pekerja juga serius meningkatkan dan ditingkatkan kemampuannya
7. Bagaimana kepatuhan pd hukum menjadi kesadaran semua stakeholder IR
8. Bagaimana law enforcement menjadi nafas kehidupan pemeliharaan IR
9. Bagaimana kita bersama sesuai dg kapasitas kita berkontribusi pd hal2 diatas demi eningkatan kualitas hidup sdm Indonesia agar lebih bermartabat
 
Salut saya berikan untuk para pejuang peningkatan kualitas hidup sdm dimanapun dan lewat lembaga apapun di negeri ini, semoga energy positif selalu diberikan pada para pahlawan masa depan sdm Indonesia ini.
Salam,
Iman

Sent from my Samsung Galaxy Tab
 
Dari Gunawan :
Memang, bagi saya, tugas HR hanya sebatas menyampaikan/menginformasikan/mencoba mempengaruhi/agak memaksa agar manajemen/GM/owner melaksanakan aturan ketenagakerjaan (khusunya/wajibnya yang bersifat normatif)
KEPUTUSAN/WEWENANG (dan tentu saja tangungjawab dari keputusan tsb) ada di tangan GM atau owner
Kenyataannya, HR kadang (bahkan sering) tidak mampu "meng-gol-kan misi suci" tersebut.
Bahkan malah dijadikan tameng/bemper/kepanjangan tangan untuk "melanggar,mengenyampingkan atau melupakan" hal tersebut
Ini kenyataan dan saya juga mengalaminya
 
Jadi, bila HR tidak dapat "diandalkan" /tidak dapat "diharapkan", maka ada pihak lain yang turut bertanggungjawab
Yakni, serikat pekerja, LSM dan tentu pemerintah
Di Bali, pengamatan saya SP lebih "mengurus" anggotanya saja. Tentu ini hal yang wajar....
LSM yang concern masalah ketenagakerjaan ? Ehmm, di Bali tampanya berlum terlihat...
Mengharap peranan dan ketegasan Disnaker di Bali ? Jujur saja, dari fakta beberapa tahun terakhir, saya pesimis 
Sehingga mau tidak mau, WAJIB dibentuk Komisi Pengawasan Ketenagakerjaan yang "MERANGKUM" semua komponen tersebut dalam satu wadah.
Harus dihimpun para komponen yang "masih concern" untuk membenahi kondisi ketenagakerjaan
Dari hulu untuk mensosialisasikan aturan / menyadarkan sembari "menyebar ancaman" --kalau tidak dilaksanakan, ini lho konsekuensinya....
Lalu menangani kasus yang "sudah kadung" meledak dan dilaporkan ke Komisi
kemudian memberi alternatif solusi dan rekomendasi kepada eksekutor : Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di Disnaker
Dan terakhir TETAP MENGAWAL hasil rekomendasi tsb.
 
Untuk itu, Komisi Pengawasan Ketanagekerjaan ini harus dipimpin oleh orang yang :
* Mempunyai kematangan kepribadian yang bersih dan lurus dan mempunyai nilai spiritual  
* Mempunyai integritas dalam hal ketenagakerjaan yang dilihat dari track record-nya
* Mempunyai kemampuan pengetahuan dan pemahaman tentang ketenagakerjaan
* Mempunyai pengalaman yang matang dalam menangani kasus ketenagakerjaan
* Diterima/Diakui/dihargai/disegani oleh semua komponen ketenagakerjaan
 
Siapakah dia ?
Dengan tegas saya berani memperjuangkannya : Bapak Drs. I Nengah Subagia, SH, MH
Mantan Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Badung yang telah pensiun sejak 1 Nopember 2011 lalu
 
Demikian pernyataan sikap dan komitmen saya
Mohon dukungan dan doanya
 
Salam
Gunawan Wicaksono
Koordinator Forum SDM Bali